Kamis, 04 Juni 2015

Bobotoh Persib Desak Kemenpora dan PSSI untuk Islah

 Konflik panjang antara Kemenpora RI dan PSSI berdampak sistemik terhadap klub sepak bola di daerah. Terbitnya sanksi FIFA yang membekukan PSSI tanpa tenggang waktu yang jelas, berdampak pada nasib pesepak bolaan Indonesia di dunia Dilansir FOKUSJabar.com.
pssi-vs-menpora
Ilustrasi (Web)
Karena alasan itu, ratusan bobotoh Persib Bandung dari berbagai daerah bergabung dan melakukan aksi long march dari stadion Persib menuju gedung DPRD Provinsi Jabar, Kamis (4/6/2015) kemarin. Aksi tersebut sebagai bentuk tekanan kepada Pemerintah agar konflik yang terjadi antara Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora) dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) segera selesai dan keduanya berjabat tangan.
“Solusi yang diinginkan bobotoh, duduk bersama, dan semuanya islah. Jangan memaksakan kehendak,” kata koordinator Aksi Heru Joko kepada wartawan, Jumat (5/6/2015).
Bobotoh berharap, sepak bola di Indonesia yang merupakan hiburan rakyat, tidak diberhentikan, Selain menyengsarakan para ofisial klub, sepak bola pun diharapkan menjadi unsur pemersatu bangsa dari segala perbedaan.
“Semua harus sadar bahwa sepak bola penting untuk Indonesia. Harus pada koridor yang benar, janganlah dimasukan unsur politik. Apalagi dipolitisasi,” tambahnya.
Heru berharap, kedepannya Pemerintah harus dapat membangun persepakbolaan Indonesia dengan koridor aturan yang benar. serta jangan terlalu memaksakan kehendak diatas kepentingan yang merugikan segala pihak yang berperan.
“Yang pasti secepatnya yang berkonflik segera damai, karena ini penting bagi Persib dan sepak bola Indonesia juga. Sangat disayangkan sekarang Persib gak bisa maen, sponsor pada lari,” tukasnya.

Sabtu, 30 Mei 2015

Tidak Efektif, Car Free Night Harus Segera Dikaji

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Uji coba Car Free Night (CFN) di kawasan Asia Afrika Kota Bandung harus dikaji ulang sebelum menjadi agenda rutin. Terlebih CFN dilangsungkan di pusat Kota Bandung dilansir FOKUSJabar.com.
Akademisi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menegaskan bahwa gelaran CFN harus dilihat secara komprehensif.
“Apakah sudah ada kajian menyeluruh dari dimensi tempat dan aktivitas perekonomian. Apakah tidak mengganggu kepentingan umum dan aktivitas ekonomi, seperti hotel dan toko di malam hari,” tegas Darmawan, Minggu (31/5/2015).
Sebab, aktivitas perdagangan pada acara itu hanya disediakan di kawasan Cikapundung Barat. Tidak hanya itu, seiring digelarnya CFN pun terjadi peralihan arus lalu lintas.
“Apakah tempat tersebut layak dari sisi keamanan, ketertiban, Penerangan dan kenyamanan bagi warga. Itu penting harus dikaji,” tuturnya.
Tak menutup mata, perputaran uang di tempat yang biasa digunakan untuk berdagang harus terhenti. Selain itu, kawasan Asia Afrika pun adalah lalu lintas utama kendaraan dari berbagai arah.
“Jadi pantas kalau setiap CFN digelar, volume kemacetan naik. Intinya harus dikaji menyeluruh, jangan sampai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di sana,” tukasnya.

Ijazah Palsu Beredar, Uniga Siapkan Langkah Antisipasi

Ijazah Palsu Beredar, Uniga Siapkan Langkah Antisipasi


Terkait informasi adanya oknum-oknum yang menggunakan ijazah palsu untuk kepentingan bekerja baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, tak ditampik Pembantu Rektor I Universitas Garut (UNIGA), Abdusy Syakur Amien. Pasalnya, untuk memperoleh ijazah Sarjana (S1), bukan hal yang mudah dan perlu kerja keras pikiran, tenaga dan biaya Dilansir FOKUSJabar.com
Abdusy menuturkan, walaupun sulit untuk mendapatkan gelar sarjana, namun beberapa konsekuensi harus tetap ditempuh. Dan untuk mengantisipasi para mahasiswa yang hanya berupaya mengambil jalan pintas tanpa memperhatikan kualitas dalam perkualiahan, pihaknya menerapkan sistem absensi yang sangat ketat sebagai syarat menempuh jenjang perkuliahan.
“Ya, kami tidak pungkiri jika diduga banyak menggunakan ijazah palsu oleh para oknum PNS atau pegawai lainnya di Garut. Berbagai cara dilakukan dengan mudah untuk mendapatkan ijazah S1,” ujar Abdusy saat ditemui di kampus UNIGA, Jalan Samarang Garut, Sabtu (30/5/2015).
“Untuk mengantisipasi itu, kita membuat aturan main dalam hal perkuliahan,” tambahnya.
Abdusy menyebutkan, terdapat tiga macam kategori ijazah palsu. Yakni ijazah yang memang secara fisik merupakan tiruan yang serupa, kemudian asli tetapi palsu yaitu mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa namun tidak melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya dan ijazah yang memang asli akan tetapi secara hukum tak bisa dipertanggungjawabkan.
Untuk mengecek kebenaran seseorang tercatat sebagai mahasiswa di universitas yang bersangkutan dan mendapatkan ijazah, lembaga pemerintahan maupun perusahaan bisa mengakses langsung melalui laman www.forlap.dikti.go.id sehingga keabsahan ijazah tersebut bisa dipertanggungjawabkan.
“Seperti yang kami kembangkan saat ini, bagi seluruh mahasiswa dari berbagai angkatan bisa dicek secara langsung melalui website,” pungkasnya.